LUBUKLINGGAU, MS – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau untuk meminjam dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, ditanggapi setuju oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau.
Anggota DPRD Fraksi Partai Hanura, Sutrisno Amin menjelaskan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Lampung, guna mempelajari prosedur dan manfaat atas pinjaman dari PT SMI, agar nantinya bisa dijadikan juga sebagai acuan Pemkot Lubuklinggau.
“Prinsipnya, selagi itu sesuai prosedur dan bermuara kepada manfaat bagi masyarakat banyak, tentu tidak masalah,” ungkapnya, kemarin.
Namun, ia memastikan bahwa kucuran dana tersebut, tidak bisa serta merta cair, seandainya ada hal yang dinilai tidak bisa dipenuhi oleh Pemkot Lubuklinggau. Terlebih, dana yang bakal dipinjam nominalnya cukup besar, yakni Rp. 362 Milyar dengan tahap peminjaman pertama yaitu Rp. 210 Milyar.
“Kalau untuk pembangunan Pasar Inpres, tentu kita setuju, tetapi jika untuk pembangunan infrastruktur lain yang tidak berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar, tentu kita pasti tidak setuju. Sebab, hal itu malah akan membuat kondisi makin sulit, dikarenakan hutang tetap mesti dibayarkan, sementara anggaran di setiap daerah sedang defisit,” jelasnya.
Termasuk, seandainya dana tersebut telah ada atau sudah direalisasikan peminjamannya, ia berharap Pemkot Lubuklinggau, juga mesti menunjuk kontraktor yang profesional dalam pelaksanaan program yang direncanakan, agar banyaknya anggaran yang dikucurkan Pemkot Lubuklinggau, bisa menghasilkan pembangunan maksimal.
“Tetapi, kita belum bisa memastikan setuju secara lembaga atau tidak, karena terkait hal ini, sampai saat ini belum disampaikan pihak eksekutif ke pihak legislatif. Kita akan kaji dulu. Otomatis, jika memang dirasa bermanfaat kepada masyarakat, tentu kita setuju saja,” ungkapnya. (sen)
News Feed
- 1
- 2
- 3
- …
- 420
- Berikutnya